Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Peraturan ini tertuang dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023 yang menggantikan PMK Nomor 252 Tahun 2008. Peraturan ini merupakan turunan dari PP Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,

Dalam era saat ini, kita sering melihat berbagai macam metode transaksi antara perusahaan yang masih terhubung atau dalam satu grup, baik di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan yang tidak terafiliasi seringkali melakukan transaksi ini dengan harga yang lebih rendah. Namun, tidak semua transaksi antara perusahaan yang terhubung dapat terbilang tidak wajar. Hubungan istimewa ini

Pada tanggal 29 Desember 2023, Menteri Keuangan telah mengesahkan peraturan terbaru yaitu PMK 172 Tahun 2023. Peraturan ini berhubungan dengan Penerapan PKKU dalam Transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. PMK tersebut mengulangi definisi hubungan istimewa yang sudah ada sebelumnya pada PP 55 Tahun 2022 dan juga memperluas cakupan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Saat ini, terdapat berbagai skema perhitungan dalam pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan memberatkan secara administrasi bagi mereka yang berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Pemerintah baru saja mengumumkan penerapan peraturan baru mengenai perhitungan PPh Pasal 21. Peraturan ini diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan akan berlaku efektif

Ketika membahas tentang perpajakan, terutama jenis pajak, tentu ada hubungannya dengan subjek pajak dan objek pajak. Selain dari kedua hal tersebut, ada juga yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, apa yang menjadi pengecualian dari suatu hal dianggap bukan sebagai objek pajak? Lihat Juga : Objek Pajak PPh Apa saja yang tidak termasuk dalam objek pajak